MARWAN BATUBARA TEGASKAN AHOK LAYAK DIAUDIT OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SEBELUM DIANGKAT JADI DIRUT PERTAMINA

Jakarta, Kabar mengenai kemungkinan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina menggantikan posisi Nicke Widyawati menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menganggap bahwa Ahok lebih pantas diberikan kesempatan untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terlebih dahulu atas berbagai macam persoalan yang menyeret namanya. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), Marwan Batubara, menyoroti hal ini dan mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk tidak mengangkat orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke dalam jabatan strategis seperti Dirut Pertamina.

Marwan Batubara mengecam potensi penunjukan Ahok sebagai Dirut Pertamina dan menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut seharusnya dihadapkan pada proses hukum terlebih dahulu sebelum diberi tanggung jawab baru di BUMN besar seperti Pertamina. Menurutnya, banyak aktivis dan individu dengan kemampuan intelektual yang lebih pantas menduduki posisi tersebut daripada Ahok.

“Dari saya, dari aktivis, dan orang-orang yang punya kemampuan intelektual, yang jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan. Itulah yang jauh lebih pantas dilakukan oleh rezim ini,” ujar Marwan dalam wawancaranya yang dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat, 21 Juli.

Marwan Batubara juga menyinggung tentang keberadaan alat bukti yang, menurutnya, sudah lebih dari cukup untuk membawa Ahok ke meja hijau hukum. Namun, dia merasa prihatin karena dirasa ada perlindungan yang tidak wajar terhadap Ahok, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun tekanan dari pihak pemerintah.

“Apalagi Pertamina itu 100 persen masih dimiliki oleh negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi, tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, saya kira ini melecehkan hukum, keadilan, dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang paling penting untuk kita suarakan,” tandas Marwan Batubara.

Kritikan tajam dari Marwan Batubara ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang integritas dan keadilan dalam pengisian jabatan di BUMN. Polemik ini semakin memperkuat tuntutan agar aparat hukum memberikan kejelasan mengenai status hukum Ahok dan menjamin bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut nama besar seperti Ahok.

Masyarakat menanti langkah tegas dari pihak berwenang, khususnya KPK dan aparat penegak hukum, untuk memberikan kepastian hukum atas berbagai persoalan yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama. Dalam konteks pengisian jabatan di BUMN, transparansi dan integritas menjadi kunci untuk menghindari polemik dan memastikan bahwa para pemimpin di perusahaan milik negara tersebut benar-benar bersih dari dugaan kasus-kasus korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *